Otkp kepegawaian semester II kelas XI

Soal Pilihan Ganda
Otomatisasi tata kelola kepegawaian

1.pelaturan pemerintah yang mengatur tentang disiplin negeri sipil terdapat dalam nomor....

A.53 tahun 2010
B.52 tahun 2010
C.54 tahun 2011
D.45ahun 1945
E.34 tahun 2010

2.Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal...
A.3
B.4
C.5
D.6
E.7

3.Mengenal tata cara pemanggilan , pemeriksaan, penjatuhan,dan penyampaian keputusan hukuman disiplin telah diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor....
A.53 tahun2010
B.54ahun 2010
C.53 tahun 2017
D.54 tahun 2015
E.53 tahun 2012

4.yang dimaksud dengan Daftar Urut kepangkatan (DUK) adalah....
Suatu daftar yang memuat jumlah pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan.
Suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan perusahaan yang disusun menurut tingkat kepangkatan.
Suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan.
Suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang disusun menurut pendidikan nya.
Suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat jabatan nya.

5.salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karier pegawai negeri sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja merupakan.....
Fungsi Duk
Tujuan Duk
Manfaat Duk
Jenis Duk
Pengertian Duk

6Berikut tata cara pengisian Duk yang benar yaitu.....
Penulisan nomor urut,penulisan nama,penulisan golongan/ruang pangkat terakhir ,penulisan NIP.
Penulisan nomor urut, penulisan golongan/ruang pangkat terakhir, penulisan nama, penulisan NIP.
Penulisan nomor urut, penulisan nama, penulisan NIP, penulisan golongan/ruang pangkat terakhir,
Penulisan nomor urut, penulisan NIP, penulisan nama, penulisan golongan/ruang pangkat terakhir.
Penulisan nomor urut, penulisan NIP, penulisan nama, penulisan golongan/ruang pangkat terakhir.
7.orang yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja disebut...
Tenaga kerja
Pengangguran
Kesempatan kerja
Pekerja
Hubungan kerja
8.undang undang yang mengatur masalah ketenagakerjaan terdapat dalam undang-undang nomor...
10
11
12
13
14

9.pelaturan pemerintah nomor 76 tahun 2007 pasal 22 mengatur tentang...
Jaminan kematian
Pengupahan
Informasi tenaga kerja
Tata kerja dan susunan organisasi lembaga tripatrit
Jamsostek

10.informasi ketenagakerjaan umum ,meliputi: penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan...
Perusahaan
Pengusaha
Lembaga penempatan kerja
Fasilitas ketenagakerjaan
Pengangguran

11.dalam pelaturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk...dan...
Upah dan pendapatan nonupah.
Upah dan tunjangan
Tunjangan dan pendapatan nonupah
Pendapatan non upah dan uang lembur
Uang lembur dan upah

12.menurut peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015.  Besarnya upah pokok paling sedikit...dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
50%
45%
75%
80%
30%

13.menurut PP nomor. 78 tahun 2015 upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan ...
Bonus
Tunjangan
Lembur
Satuan hasil
Produktivitas

14.berikut yang bukan kelengkapan berkas cuti besar adalah...
Melampirkan surat permohonan izin cuti besar
Fotokopi SK pangkat terakhir
Fotokopi Sk jabatan (bila ada)
Fotokopi surat izin cuti besar sebelumnya
Kartu tanda penduduk (KTP)

15.selama menjalankan cuti besar ,PNS menerima penghasilan penuh namun tidak mendapat.....
Cuti hamil
Cuti tahunan
Bonus
Tunjangan jabatan
THR
16.dalam PP pasal 3 no.30 tahun 1980 mengatur tentang....
Hak dan kewajiban pns
Pensiunan
Cuti
Jaminan keselamatan kerja
Peraturan disiplin
17.disiplin pegawai diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun....
2010
2011
2012
2009
2008
18.tata cara penjatuhan sanksi terhadap pengawas negeri sipil yang melanggar peraturan adalah....
Pemeriksaan
Pemanggilan pemeriksaan
Penjatuhan hukuman
Sidang
Peninjauan berkas
19.berikut yang bukan tingkat jenis hukuman disiplin berat adalah.....
Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1(satu) tahun
Pembebasan dari jabatan
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil
Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil
Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
20.hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan , teguran tertulis,dan ....
Pemberhentian langsung
Penundaan gaji
Pernyataan tidak puas secara tertulis
Penurunan pangkat
Hilangnya tunjangan
21.berikut yang bukan hukuman disiplin sedang adalah....
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu)
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)tahun
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu)tahun
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun
Penundaan pangkat selamanya

22.berikut yang bukan jenis hukuman berat adalah...
Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
Pembebasan dari jabatan
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil
Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu)

23.suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi disebut....
Gaji
Tunjangan
Upah
Bonus
Premi
24.berikut yang bukan syarat kerja lembur adalah...
Ada perintah tertulis
Pekerja setuju untuk melaksanakan kerja lembur
Adanya rincian pelaksaan kerja lembur
Adanya bukti tanda tangan kedua belah pihak
Pemberian gaji sesuai dengan perhitungan yang benar
25.pengertian waktu kerja lembur mengacu pada pasal...
1 kep-102/men/VI/2004
1 kep -102/MEN/VI/2005
1 kep-102/MEN/VI/2006
1 kep-102/MEN/VI/2007
1 kep-102/MEN/VI/2008